Header Ads

ad

TINJAUAN YURIDIS FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR RI TERHADAP PEMBERHENTIAN SDR. FAHRI HAMZAH, S.E.



TINJAUAN YURIDIS
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PEMBERHENTIAN SDR. FAHRI HAMZAH, S.E.
===========================================================
Disampaikan Oleh
Almuzzammil Yusuf (A-93) dalam Sidang Paripurna 17 Mei 2016

  1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP PKS, Sdr. Fahri Hamzah, S.E. diberhentikan dari seluruh jenjang keanggotaan PKS dan diberhentikan dari jabatan yang melekat padanya.
  2. Bahwa Sdr. Fahri Hamzah, S.E. ketika diberhentikan oleh DPP PKS yang bersangkutan sedang memegang jabatan selaku Anggota DPR dan Pimpinan DPR.
  3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Sdr. Fahri Hamzah, S.E. memegang 2 (dua) jabatan sekaligus pada waktu yang bersamaan.
  4. Bahwa kedua jabatan tersebut meskipun melekat pada orang yang sama, namun memiliki perbedaan dalam mekanisme pengisian jabatannya.
  5. Bahwa pengisian jabatan sebagai Anggota DPR, dilakukan melalui pemilihan umum. Sedangkan pengisian jabatan sebagai Pimpinan DPR, dilakukan melalui pemilihan dari dan oleh Anggota DPR.
  6. Bahwa mekanisme pengisian kedua jabatan tersebut diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan mengenai kelembagaan DPR yang secara rinci diatur dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
  7. Bahwa Peraturan DPR tentang Tata Tertib merupakan “peraturan delegatif” yang pembentukannya merupakan amanat dari UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
  8. Bahwa Peraturan DPR tentang Tata Tertib mengatur secara rinci mekanisme pemberhentian dan penggantian Anggota DPR, serta mekanisme pengisian jabatan dan pemberhentian Pimpinan DPR.
  9. Bahwa berdasarkan Peraturan DPR tentang Tata Tertib, mekanisme pemberhentian dan penggantian Anggota DPR diatur dalam Bab III Pasal 13 sampai dengan Pasal 19. Sedangkan mekanisme pengisian jabatan, pemberhentian, dan penggantian Pimpinan DPR diatur dalam Bab V Pasal 27 sampai dengan Pasal 46.
  10. Bahwa berdasarkan Keputusan DPP PKS telah ditetapkan pengganti Sdr. Fahri Hamzah. Namun sampai saat ini, pengganti Sdr. Fahri Hamzah, S.E. tersebut belum dilantik karena Pimpinan DPR berpendapat bahwa hal ini baru dapat dilakukan setelah gugatan terhadap Sdr. Fahri Hamzah, S.E. diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
  11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, disampaikan tinjauan yuridis sebagai berikut:

  1. Ada 2 (dua) jabatan yang melekat pada Sdr. Fahri Hamzah, S.E. yaitu jabatan selaku Anggota DPR dan jabatan selaku Pimpinan DPR.

  1. Terkait jabatan Sdr. Fahri Hamzah, S.E. selaku Anggota DPR, dikarenakan yang bersangkutan sedang mengajukan gugatan di pengadilan maka berdasarkan:

Pasal 13 ayat (2) huruf g

Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Peraturan Tata Tertib,

Pasal 15
(1)         Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g dan yang bersangkutan mengajukan gugatan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2)         Dalam hal belum ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pimpinan DPR tidak menindaklanjuti usulan partai politik atas pemberhentian anggota kepada Presiden.
(4)         Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak usul pemberhentian anggota dari pimpinan DPR diterima.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pemberhentian Sdr. Fahri Hamzah, S.E. sah setelah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila belum ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pimpinan DPR tidak menindaklanjuti usulan partai politik atas pemberhentian Anggota kepada Presiden. Dengan demikian, pelaksanaan PAW terhadap Sdr. Fahri Hamzah, S.E. selaku Anggota DPR belum dapat dilakukan karena yang bersangkutan mengajukan gugatan terhadap PKS ke pengadilan.

  1. Terkait jabatan Sdr. Fahri Hamzah, S.E. selaku Pimpinan DPR, berdasarkan:

Pasal 34 huruf c
Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berhenti dari jabatannya karena : c. diberhentikan.

Pasal 37 huruf d
Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c apabila: d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 41
Tata cara pemberhentian pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, huruf e, dan huruf g:
  1. partai politik mengajukan usul pemberhentian salah satu pimpinan DPR secara tertulis kepada pimpinan DPR;
  2. pimpinan DPR menyampaikan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rapat paripurna DPR;
  3. keputusan pemberhentian harus disetujui dengan suara terbanyak dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR; dan
  4. paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan dalam rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pimpinan DPR memberitahukan pemberhentian pimpinan DPR kepada Presiden.


Pasal 46
(1)         Dalam hal ketua dan/atau wakil ketua DPR berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, DPR secepatnya mengadakan penggantian.
(2)         Dalam hal penggantian pimpinan DPR tidak dilakukan secara keseluruhan, salah seorang pimpinan DPR meminta nama pengganti ketua dan/atau wakil ketua DPR yang berhenti kepada partai politik yang bersangkutan melalui Fraksi.
(3)         Pimpinan partai politik melalui Fraksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan nama pengganti ketua dan/atau wakil ketua DPR kepada pimpinan DPR.
(4)         Pimpinan  DPR  menyampaikan  nama  pengganti  ketua  dan/atau  wakil  ketua DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan.
(5)         Setelah ditetapkan sebagai ketua dan/atau wakil ketua DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua dan/atau wakil ketua DPR mengucapkan sumpah/janji.
(6)         Pimpinan DPR menyampaikan salinan keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, DPR secepatnya mengadakan penggantian. Salah seorang Pimpinan DPR “meminta” nama pengganti Wakil Ketua yang berhenti kepada Partai Politik yang bersangkutan melalui Fraksi. Pimpinan Partai Politik melalui Fraksinya menyampaikan nama pengganti Wakil Ketua DPR kepada Pimpinan DPR. Pimpinan DPR menyampaikan nama pengganti Wakil Ketua DPR dalam Rapat Paripurna DPR untuk ditetapkan. Setelah ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR, Wakil Ketua DPR mengucapkan sumpah/janji. Pimpinan DPR menyampaikan salinan keputusan DPR kepada Presiden.

  1. Terkait jabatan Sdr. Fahri Hamzah, S.E. selaku Pimpinan DPR, penggantiannya tidak dipengaruhi oleh “ada atau tidak ada” gugatan dari yang bersangkutan terhadap PKS. Penggantian Pimpinan DPR merupakan “hak prerogratif Fraksi”. Penggantian Pimpinan DPR dapat dilakukan seketika dan berdasakan usul Fraksi yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Tata Tertib yang mengatur bahwa “Calon Ketua dan Wakil Ketua DPR diusulkan oleh Fraksi… .” dan “setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon Pimpinan DPR.” Dengan demikian, setiap Anggota Fraksi yang terpilih menjadi Pimpinan DPR harus taat terhadap kebijakan Fraksinya dan harus siap jika diberhentikan oleh Fraksinya.

  1. Usul PKS untuk mengganti Sdr. Fahri Hamzah, S.E. selaku Pimpinan DPR dengan seorang Anggota FPKS DPR yang berjenis kelamin perempuan merupakan upaya PKS untuk menghormati dan menjunjung tinggi ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Tata Tertib, yang belum memperhatikan keterwakilan perempuan sebagai Pimpinan DPR. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Tata Tertib berbunyi sebagai berikut “Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan… .”

f.            Berdasarkan Pasal 41 huruf c dan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Tata Tertib, diperlukan Rapat Paripurna DPR untuk pemberhentian Sdr. Fahri Hamzah, dan Rapat Paripurna DPR untuk penggantian Sdr. Fahri Hamzah dengan Sdri. Ledia Hanifa Amalia sebagai Wakil Ketua DPR.

Tidak ada komentar